Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 60,2 persen masyarakat setuju Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan seluruh jajaran Executive Committee (Exco) atau Komite Eksekutif PSSI mundur usai Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 1 Oktober lalu yang menewaskan sedikitnya 135 orang.
Hal tersebut merupakan respons dari rekomendasi pada poin kelima Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), 14 Oktober lalu.
Angka 60,2 persen itu terdiri atas sangat setuju (5,6 persen) dan setuju (54,6 persen). Yang tidak setuju hanya 18,3 persen (12,8 persen kurang setuju dan 5,5 tidak setuju sama sekali). Hasil survei ini dirilis, Minggu (13/11/2022).
Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro menyatakan, sudah seharusnya Iwan Bule beserta seluruh jajarannya mundur sebagai pertanggungjawaban moral mereka atas Tragedi Kanjuruhan. “Sebagai organisasi yang memiliki otoritas tertinggi sepak bola di Indonesia, PSSI, ketua umum dan seluruh pengurus serta exco telah terbukti gagal dalam mengemban amanat hingga menyebabkan 135 korban jiwa. Ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa, sehingga perlu penanganan luar biasa. Jangan sampai ini hanya menjadi angin lalu. Belum lagi kita melihat proses hukum yang harus dijalankan,” kata Indro Hari ini Senin (14/11/2022).
Baru setelah ketua umum dan seluruh exco mundur, katanya, diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI untuk mengisi kekosongan pengurus, dan diganti dengan orang-orang baru yang mengerti tentang sepak bola, berintegritas, jauh dari kepentingan politik dan kepentingan pribadi, dan benar-benar berniat memajukan sepak bola Indonesia. “Dan mau mengubah budaya para pengurus dan voters (pemilik suara) PSSI untuk tidak memikirkan kepentingan pribadi lagi,” jelasnya.
Kalau tidak mundur, kata Indro, maka ini akan menjadi preseden buruk di mana tragedi kemanusiaan hanya dianggap sebagai sebuah kejadian biasa saja. “Sehingga PSSI dianggap tidak bertanggung jawan terhadap peristiwa ini dan bisa dengan gampang lepas dari tanggung jawab. Dengan banyaknya pihak yang meminta Pak Iwan mundur, ini menandakan kepercayaan publik sudah demikian rendah kepada beliau. Jadi, kalau ngotot untuk bertahan, maka akan sulit bagi Pak Iwan untuk menjalankan program-program PSSI,” paparnya.
Jika tidak mau mundur yang berarti tidak mengindahkan rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF yang dibentuk oleh Presiden, juga rekomendasi yang sama dari Komnas HAM, kata Indro, maka PSSI dianggap sebagai organisasi yang bisa seenaknya melawan pemerintah. “Ini tidak boleh terjadi, karena PSSI harus bisa bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah,” tandasnya.
